Posted by: awidyarso65 | 25 March 2009

“PEMBLOKIRAN” INSENTIF GURU DALAM PERSPEKTIF ETIKA

Wapres saat menyampaikan perlunya guru diberikan insentif

Wapres saat menyampaikan perlunya guru diberikan insentif

Sejak tahun 2005, guru di Tanah Air Indonesia (PNS dan Swasta) menerima dana insentif dari pemerintah yang besarannya ditentukan berdasarkan kemampuan APBD daerah masing-masing. Guru penerima tidak dikategorikan berdasarkan apakah dia guru negeri (PNS) ataupun guru sekolah swasta. Tidak pula berdasarkan apakah sekolah itu di pelosok ataupun di kota besar, pun juga tidak berdasarkan apakah sekolah itu kaya-raya ataupun siapa pemiliknya (corporate besar atau kecil) Pendek kata yang berhak menerima adalah yang berstatus guru dan mengajar di sekolah formal. Alokasi dana yang diberikan untuk insentif bagi guru tersebut adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk kesejahterahan guru, diberikan dalam bentuk finansial (uang) per bulan, dan didistribusikan setiap enam bulan kepada setiap guru melalui dinas P&P masing-masing atau di P. Jawa melalui Kantor Pos dan diambil secara kolektif oleh pihak sekolah. Besaran insentif yang diterima guru ditiap daerah berbeda, juga antara guru di kota dan di tempat terpencil.

 

 Ketika penulis mengajar di sebuah sekolah paforit dan cukup megah di Semarang, Jawa Tengah antara tahun 2003-2005 (sebuah sekolah yang tergolong kaya secara finansial) juga menerima dana insentif untuk gurunya dan dana BOS untuk para siswanya. Mengapa? Karena kriteria penerimanya jelas! yaitu GURU yang mengajar di sekolah formal. Tidak ada kriteria tambahan. Jadi menerima dana insentif guru adalah HAK GURU, dan tidak seorangpun atas nama lembaga ataupun atas nama argumentasi tertentu, juga tidak sebuah lembaga/institusipun yang berkewenangan memblokir/menghalangi guru untuk menerima haknya, dengan dasar dan pembenaran apapun termasuk alasan etika (etika bisnis perusahaan). Mengapa? Karena arahnya jelas, untuk guru! Bukan untuk institusi/lembaga dimana guru bekerja, dan dikerenakan negara serta pemda (dinas P&P) memiliki kewenangan diatas institusi (perusahaan ataupun yayasan) apapun yang berada di wilayahnya.

 

 

            Pokok persoalannya adalah apakah (ada) jika terjadi tindakan pemblokiran terhadap penerima insentif guru (oleh siapapun = perorangan atau atas nama lembaga) tindakan dimaksud merupakan sebuah tindakan etis atau pelanggaran etika? Atau bahkan pelanggaran HAK ? Sehingga jika dikaitkan dengan hukum merupakan pelanggaran hukum? Di bawah ini penulis coba memandangnya dari sudut pandang ETIKA.

 

Berdasarkan teori keagenan (agency theory) ada beberapa pihak yang in-line bertanggungjawab apabila terjadi pemblokiran dana insentif untuk guru dimaksud,  Pertama  Pihak Pemberi Dana dalam hal ini adalah pemerintah melalui dinas P&P (eksekutif daerah) dan DPR-D-Tk. II (yang menyetujui dan mengesahkan penggunaan anggaran) pihak-pihak ini memiliki tugas dan tanggungjawab memastikan aliran dana itu sampai ke tangan yang berhak, Ke dua Pihak Sekolah dimana seorang guru bertugas. Pihak ke dua ini juga memiliki kewajiban (bukan kewenangan = atau kewenangan menolak) memfasilitasi guru dalam menerima haknya. Pihak ke dua (institusi atau yayasan) tidak memiliki kewenangan menolak disebabkan pihak penerima hak adalah guru! Bukan institusi! Jadi kewenangan menerima atau menolak penggunaan hak ada pada guru. Ke tiga Pihak independen, dalam hal ini adalah BPK (Badan Pengawas Keuangan) dan juga DPR yang memiliki fungsi kontrol terhadap anggaran dan penggunaan dana anggaran. Peran pihak ke tiga sebagai pihak yang independen, diharapkan berintegritas dan kredibel memastikan pertanggungjawaban dana yang akuntabel.

 

Jika disuatu tempat terdapat guru yang memenuhi kriteria untuk menerima dana insentif, akan tetapi sejak tahun 2005 hingga kini tidak menerima haknya itu, siapa atau apa yang keliru? Adakah orang atau lembaga yang harus bertanggungjawab atas kekeliruan itu? Ataukah ada orang atau lembaga yang telah menilai bahwa ada guru yang tidak layak menerima dengan alasan tertentu, misalnya guru A, B, C tidak etis menerima sebab gajinya besar, kaya atau karena etika bisnis? Sehingga karenanya seseorang atas nama institusi / lembaga (yayasan) memutuskan untuk menolak menerima dana insentif untuk para gurunya? Apakah tindakan atas nama institusi seperti tindakan di atas jika dilakukan maka tindakan itu bersifat etis? Atau melanggar hak / hukum? Jika tindakan semacam itu terjadi, maka tindakan semacam itu saya tandai dengan istilah “pemblokiran” seperti pada judul. Berdasarkan pemahaman di atas, jika ada tindakan “pemblokiran”, maka pertanyaanya adalah, etiskah tindakan pihak tersebut melakukan “pemblokiran”? Artikel ini mencoba menganalisa dan menyimpulkannya dalam perspektif teori etika.

 

Etika
            Pada Apologia
(pembelaan Socrates di muka pengadilan zaman Yunani Kuno di Athena), Socrates mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tindakan etis adalah tindakan yang didasarkan pada nilai-nilai kebenaran. Benar dari sisi cara, teknik, prosedur, maupun dari sisi tujuan yang akan dicapai. Jadi suatu tindakan disebut etis dipandang dari  cara melakukan tindakan itu, mengikuti prosedur dan tidak melanggar normatika (aturan), serta tujuan dari tindakan itu. Pada praktik kehidupan sehari-hari, teoritisi di bidang etika menjelaskan bahwa dalam kenyataannya, ada dua pendekatan mengenai etika ini, yaitu pendekatan deontological dan pendekatan teleological. Pada pendekatan deontological, perhatian dan fokus perilaku dan tindakan manusia lebih pada bagaimana orang melakukan usaha (ikhtiar) dengan sebaik-baiknya dan mendasarkan pada nilai-nilai kebenaran untuk mencapai tujuannya. Sebaliknya, pada pendekatan teleological, perhatian dan fokus perilaku dan tindakan manusia lebih pada bagaimana mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya, dengan kurang memperhatikan apakah cara, teknik, ataupun prosedur yang dilakukan benar atau salah.

 

Secara teoritis, jika terjadi “pemblokiran” terhadap hak guru dalam menerima dana insentif maka dapat diasumsikan tindakan itu bertentangan dengan aturan dan kewajiban (deontologis). Artinya tindakan itu seharusnya tidak dilakukan, karena melanggar etika. Lebih dari itu, akibat dari tindakan itu adalah menghilangkan HAK orang lain (hak guru) Pelanggaran terhadap hak adalah bentuk pelanggaran hukum. Apabila kita tinjau dari etika teleologis yang mendasarkan tindakan etisnya dari sudut tujuan, maka apakah sebenarnya tujuan pelaku tindakan itu? Dari cara tata laku menghalangi hak orang lain sudah menyalahi etika. Kemudian jika diarahkan pada suatu tujuan tertentu dan tujuan dari ‘pemblokiran” tersebut bersifat etis, apakah tujuan yang etis tersebut dapat dinilai etik (dibenarkan) jika dilakukan dengan melanggar hak orang  lain ?

 

Pengalaman di tahun 2007, pihak pertama sebagai pemberi dana insentif telah siap memberikan kepada yang berhak. Dinas P&P memastikan bahwa semua guru akan menerima hak, karena distribusi insentif adalah tanggungjawab dan kewajibannya (baca: Harian Pelita, http://www.hupelita.com/cetakartikel.php?id=33897 – 6k). Berminggu-minggu guru mengurus administrasi untuk pengambilan insentif tersebut berlangsung lancar dan mendapat penjelasan dari pihak berwenang bahwa semua guru berhak menerima. Namun ketika tiba waktu pengambilan, (ada sekelompok guru datang hendak mengambil haknya), tanpa penjelasan yang dapat diterima dan tanpa alasan apapun ternyata guru-guru itu dinyatakan tidak ada namanya (jatahnya) dan pulang dengan tangan hampa. Siapakah atau apakah dibalik semua keadaan itu? Pertanyaan kepada pihak ketiga yaitu: BPK, DPRD yang menjalankan fungsi pengawasan penggunaan anggaran, apakah telah secara teliti melakukan tugas, tanggungjawab dan kewenangannya? Ataukan ada pihak lain? Pihak kedua misalnya, adakah orang yang atas nama ukuran etika tertentu dan atau atas nama lembaga telah melakukan suatu tindakan sehingga ‘memblokir’ guru menerima hak mereka? Siapapun pihak yang sudah menyebabkan berhentinya aliran dana insentif untuk guru,  maka tindakannya itu jelas-jelas telah melanggar etika. Apapun alasannya.


Responses

  1. Waduh pak guru……
    riskan juga…..
    tetapi menurut saya, memang tidak benar kalau dana yang diberikan oleh negara kepada semua guru di Indonesia itu akhirnya diblokir oleh institusi sekolah tertentu walau dengan alasan apapun.
    Sebaiknya hal itu dipublikasikan di media masa yang resmi seperti kompas, jawa pos atau sinar harapan agar mereka yang ada dalam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selanjutnya meneliti dan menindaklanjutinya. kalau memang pak guru mendengar ada teman-teman anda tidak mendapatkan insentif tersebut.

    Terima kasih saran anda Mr. Rein…..
    Kita akan lakukan dengan cara kita….semoga berhasil…..
    Ardy

  2. Terima kasih telah memperhatikan guru. Karena ditangan merekalah nasib anak bangsa kedepan. Namun ingat guru hendak profesional dalam mengajar peserta didik. Ingat…sebutan untukmu ; Pahlawan Tanpa Tanda Jasa

    Setuju Pak Tan,
    Guru harus profesional……dan karena profesinya itu maka guru harus dihargai.
    Jangan sampai sebuah lagu meniadakan penghargaan terhadap profesi dan pekerjaan guru…….


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: