Posted by: awidyarso65 | 22 June 2008

Pilkada Jawa Tengah di TPS 22

indonesia_flagkandidat-gub-cawagub          Pagi hari 22 Juni 2008, di lapangan wilayah RT.05 dan 06 RW X Kelurahan Pudak Payung perumahan Payung Mas pikada Jateng dimulai. Di TPS 22 Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang tercatat 381 orang yang memiliki hak pilih, yang berdomisili di RT. 05, RT 06, RT 07 dan RT 08. Sampai dengan pukul 12.00 WIB. hingga ditetapkannya batas akhir waktu pencoblosan yang telah menggunakan hak pilihnya sebanyak 208 orang. Dari jumlah yang menggunakan petugas-tps-22hak pilihnya, terdapat pemilih golput 8 pemilih (suara rusak/tidak sah) dan 173 tidak menggunakan hak pilihnya (tidak datang ke TPS) ( total golput = 45,40 %) Yang memilih pasangan No. 1 sebanyak 27 pemilih; Memilih No. 2 sebanyak 7 pemilih ; Memilih No urut 3 sejumlah 44 pemilih ; Memilih kandidat No. urut 4 sebanyak 108 pemilih dan Pemilih kandidat Gub dan cawagub No urut 5 sejumlah 14 pemilih.

          Berdasarkan wawancara saya dengan seorang warga yang tidak mau disebut identitasnya, mengatakan bahwa greget pilkada gub dan cawagub Jateng sungguh tidak terasa dan bahkan sangat kurang anthusisme dari masyarakat. Secara pribadi saya memilih untuk tidak memilih dengan mencoblos ke lima kandidat itu tandasnya! Dari kelima kandidat calon-calon itu tidak satupun yang saya anggap bersih dan mampu menjalankan amanat rakyat Jawa Tangah lima tahun kedepan lanjutnya.

saksi-petugas-kotak-suara-dan-bilik-penoblosan          Memang suasana “greget” pilkada gub dan cawagub Jateng khususnya di TPS 22 yang saya liput terkesan sepi dan sekedar “ritual” kewajiban warga sebagai warga negara yang baik. Berkali-kali suara petugas memanggil-manggil menghimbau melalui pengeras suara agar warga segera datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Warga sungguh menyadari bahwa Pemilu (termasuk Pilkada) adalah HAK. Hak artinya sama dengan milik. Bisa digunakan (dipakai) dan dapat pula tidak dipakai atau diabaikan/diacuhkan. Berbeda halnya jika Pemilu di Australia yang dalam regulasinya mewajibkan warga negaranya dalam memilih. Warga yang tidak menggunakan hak pilihnya dikenai sangsi sesuai UU. Biasanya berupa denda atau hukuman, meskipun ringan.

          Berdasarkan fakta fenomena banyaknya jumlah golput di berbagai event pilkada di tanah air (lihat hasil jumlah golput pada pilkada Jawa Barat, Sumatra Utara, dan kabupaten/kota yang sudah tps-22diselenggarakan) nampaknya pemerintah dan DPR perlu mempertimbangkan kembali status UU Pemilu yang merupakan HAK rakyat, untuk diubah menjadi WAJIB. Artinya pemilu merupakan kewajiban rakat ! Bukan HAK. Namun perlu pula dibuka akses seluas-luasnya bagi calon independent untuk mewadahi aspirasi masyarakat yang pilihannya tidak terwakili pada kandidat yang diusung parpol. Semoga pemilu dan pilkada mendatang jauh lebih berkwalitas untuk kemajuan Indonesia kita.


Responses

  1. assalamu alaikum wr. wb.

    Permisi, saya mau numpang posting (^_^)

    http://ulamasunnah.wordpress.com/2008/06/03/menggugat-demokrasi-daftar-isi/
    http://hizbut-tahrir.or.id/2009/03/17/demokrasi-bukan-jalan-perubahan-hakiki/

    Sudah saatnya kita ganti sistem,
    untuk masa depan umat yang lebih baik!
    semoga link di atas bisa menjadi salah satu rujukan…

    Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.
    Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. (-_-)

    wassalamu alaikum wr. wb.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: