Posted by: awidyarso65 | 14 August 2008

Konsistensi Pelaksanaan UUD-45 pasal 31 Ayat 4

Siapa yang konsisten?

 

 

 

Rabu, 13 Agustus 2008, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU 16/2008 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2008. Namun, MK juga memutuskan UU APBN-P 2008 tetap berlaku sampai RUU APBN 2009 diundangkan. MK menyampaikan alasannya untuk menghindari risiko kekacauan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan negara.

APBN-P 2008 mengalokasikan anggaran pendidikan hanya 15,6 % dari yang seharusnya minimal 20% dari anggaran negara. Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dinyatakan bahwa“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Siapapun memahami bahwa dasar hukum negara kita adalah UUD-45. Dasar hukum yang menyatakan berdirinya negara serta bagaimana negara diselenggarakan. Dasar hukum yang mendapat pengesahan seluruh rakyat melalui wakilnya yang duduk di kursi dewan (DPR-MPR = Legislatif). Siapapun juga mengerti bahwa Dasar hukum di atas bersifat imperatif = perintah yang harus dilaksanakan serta tidak bisa dielakkan. Jika tidak dilaksanakan maka lembaga Judikatif yang berwenang menilai dan mengambil putusan atas semua pelanggaran hukum yang terjadi. Pelanggaran terhadap pelaksanaan UUD-45 oleh Presiden (Eksekutif) maupun bersama DPR (Legeslatif) adalah wilayah domain Judikatif untuk menegakkan keadilan. Kemudian ? Dari keadaan di atas, siapa yang tidak konsisten ?

DPR (Legeslatif) bertugas membuat UU dan mengawasi pelaksanaan UU maupun UUD-45. DPR mengesahkan RAPBN yang diajukan Pemerintah menjadi APBN. APBN-P 2008 yang mengalokasikan anggaran pendidikan hanya 15,6% telah pula melalui meja para anggota dewan terhormat! Artinya, di depan mata mereka para anggota dewan itu, nyata-nyata secara sengaja melanggar konstitusi UUD-45. Para anggota dewan terhormat itu bukan kumpulan anak-anak TK seperti kata Gusdur!  Kepandaian mereka telah mereka gunakan untuk sengaja melanggar konstitusi. Adalah benar bahwa selama ini pihak yang menyusun dan mengajukan RAPBN adalah Presiden (eksekutif) dengan berbagai argumen pembenaran. Namun sekali lagi bahwa DPR memiliki fungsi dan kewajiban mengawasi pelaksanaan UUD. Adalah fakta bahwa APBN—P 2008 melanggar UUD-45 pasal 31 ayat 4 dalam persoalan alokasi anggaran pendidikan, kok ya disyahkan ? Dimana fungsi budget dan pengawasannya ???

Setelah Presiden mendapatkan pengesahan dari DPR dalam pengajuan RAPBN, berarti RAPBN menjadi APBN atau undang-undang. Artinya, presiden berkewajiban melaksanakan putusan UU itu. Tetapi perlu dipahami pula saat penyusunan draft RAPBN, secara sadar presiden menyusun dan mengalokasikan anggaran pendidikan dalam APBN-P 2008 hanya sebesar 15,6% dengan berbagai pertimbangan, kondisi dan argumentasi. Seorang presiden Republik Indonesia dipastikan memahami betul UUD-45 , termasuk pasal 31 ayat 4 yang tertulis sangat jelas itu. Pada sisi ini dapat pula kita simpulkan berarti presiden dengan sengaja melanggar UUD-45.

Lalu dimana peran Judikatif ? Mengapa Mahkamah Agung di gedung bundar diam dengan pelanggaran-pelanggaran bahkan pelanggaran terhadap UUD-45 ? Mengapa amar putusan MK Rabu, 13 Agustus kemarin memutuskan UU APBN-P 2008 tetap berlaku sampai RUU APBN 2009 ? Padahal amar putusan MK itu membatalkan UU 16/2008 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2008 ? Siapa yang masih tetap konsisten di negri ini ? ……………..

 

Provisiat PGRI !

Related essays :

putusan-mk-soal-anggaran-pendidikan-rabu-13-agustus-2008

uu-apbn

tahun-depan-alokasi-anggaran-wajib-20-persen

About these ads

Responses

  1. Mengapa sampai luput, iya pak. Ada penasehat Presiden, ada departemen pendidikan, ada Bappenas, ada rapat kabinet, ada pidato di MPR/DPR, dan lupuuuttt…..
    Kasihan negeri ini.

    Pak Sihombing,
    Salam kenal pak..
    Iya …. negri ini kapan ya menjadi baik ?
    Mudah mudahan di APBN 2009 anggaran pendidikan udah menjadi 20% dech pak.
    Soalnya mau pemilu (pilpres) jadi taruhannya adalah masa jabatan berikutnyya SBY.
    Guru kan punya murit banyak, yang akan menentukan pilihannya …. he…he…he…. politisasi wilayah pendidikan ni ach ……….
    Terima kasih,

  2. pk ajarin cara menulis artikel kyk begitu ka??
    sa tdk bisa ini..

    pk gru dpt ide dari mana ka? bsa dkasih saran kha?????ha…..ha……ha……1000x

  3. Prof, semalem muncul di tivi ni ceritonyo. lagi ngajar di kuala kencana pake batik pake topi. sip sip.
    caknyo aman kalo di sekolah kau tu. tapi di pucuk-pucuk gunung makmano ceritonyo ni?
    aku ado artikel soal pemekaran papua. ado nyinggung dikit freeport. hehee.. (email aku bae)

    tadi ku aku telp hp kau tapi dak nyambung, lah ganti pulo apo?

  4. hha! pak, panjang bnget tulisanx. sy copy aja de biar g buang2 duit .

    pak, show me how to make a ‘blog?!’ please.

    Put,
    Datang aja ke P’ Guru barengan sama PunkQ …
    Ntar kita belajar bersama.
    Selamat belajar ya…

  5. thanks pa e-mailnya

  6. [...] dari sini (baca selengkapnya agar lebih [...]

  7. kalo semua saling melindungi begitu
    ya ga akan pernah ada yang konsisten di negeri ini
    semua make asas
    YANG DI ATAS YANG BERKUASA………!!!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: